TUGAS AKHIR PTPI IMPORTANSI BARANG MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN

TUGAS AKHIR

PENGANTAR TEKNIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

IMPORTANSI BARANG MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN

Disusun oleh:

Nadia Chairunnisa Nurul Pratiwi (131040000817)

Pangeran A. G. Simarmata (131040000727)

Yulia Wijayanti (131040000738)

1-H D1 Kepabeanan dan Cukai

Pada suatu pagi, Pak Agus sedang termenung di balkon rumahnya sambil menyeduh secangkir kopi hangat. Ia sedang memikirkan ulang tahun anaknya yang ke-17, Devina, tepat dua bulan yang akan datang.  Pak Agus adalah seorang Pegawai Negeri Sipil biasa yang hidup sederhana. Namun, demi menyenangkan hati sang anak, ia ingin membuat suatu kejutan yang akan membahagiakan Devina. Dan Pak Agus pun teringat bahwa selama ini jika Devina ingin mengerjakan tugas, ia harus pergi ke warnet, karena keluarganya yang belum mempunyai alat elektronik seperti komputer maupun notebook. Untuk itu, Pak Agus berniat untuk membelikan satu di antara kedua jenis alat elektronik tersebut, agar mempermudah Devina dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Pak Agus pun berniat agar membelinya dengan cara impor, langsung dari negeri produk tersebut dibuat, agar mutunya lebih terjamin. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Sampai saat ini ia masih mempertimbangkan dimana harus ia beli dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Hingga akhirnya ia melihat ditumpukkan koran rumahnya, terdapat brosur mengenai Perusahaan Jasa Titipan. Berikut adalah brosurnya;

        

                              

APA ITU RAYUAN EXPRESS?

Rayuan (Eran Yulia Nadia) Express merupakan salah satu Perusahaan Jasa Titipan (PJT) di Indonesia. Perusahaan yang memperoleh ijin usaha titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.

KENAPA HARUS PJT?

Impor barang melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau yang lebih dikenal dengan Door to Door service company adalah salah satu cara yang relatif mudah dalam melakukan importasi barang. Hal ini disebabkan karena proses penanganan barang dilakukan oleh PJT secara menyeluruh. PJT tersebut akan mengurus proses pengimporan barang anda sejak dari lokasi ekspor (negara dimana anda membeli barang tersebut) sampai dengan proses pengeluaran barang dari pelabuhan masuk di Indonesia baik melalui udara maupun laut. Proses pengeluaran tersebut sudah termasuk proses penyelesaian kewajiban Kepabeanan di Indonesia sehingga pemilik barang tidak perlu repot untuk mengurus masalah dokumen impor barang ke Bea dan Cukai.

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN PJT?

·         Anda tidak perlu repot mengurusi proses pengeluaran barang dari Bea dan Cukai;

·         Barang anda dijamin sampai ke alamat anda dengan tepat;

·         Anda tinggal membayar kepada kami sejumlah total sesuai charge

APA ITU BARANG KIRIMAN?

Barang Kiriman adalah barang impor, tidak termasuk surat menyurat, yang dikirim oleh pengirim tertentu di Luar Negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri yang beratnya tidak melebihi 100 (seratus) kg netto untuk setiap House Airway Bill

Penerima Barang Kiriman adalah orang atau badan (perusahaan/yayasan/instansi pemerintah dll) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis sebagai Consignee dalam House Airway Bill; Penerima Barang Kiriman tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor

BAGAIMANA JIKA INGIN MENGIMPOR VIA KARGO ATAU BARANG KIRIMAN MELALUI PJT >100KG?

Dikenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), yaitu;

Pengecualian Kewajiban Persyaratan Memiliki API dan NIK

Importasi barang yang termasuk poin 1-9 dapat dilakukan setelah importir mengajukan permohonan impor tanpa API dan NIK dan telah mendapat persetujuan dari Kepala KPPBC TMP Soekarno Hatta, sedangkan untuk poin 10, 11 dan 12 tidak perlu mengajukan permohonan.

LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN JIKA INGIN MENGIMPOR BARANG VIA KARGO ATAU BARANG KIRIMAN MELALUI PJT >100 KG?

o    impor barang bukan baru membutuhkan perijinan : Persetujuan Impor dari Kemendag dan Laporan Surveyor dari PT. Surveyor Indonesia/PT. Sucofindo pada saat pemuatannya di negara asal

o    impor obat, makanan, kosmetik, bahan baku obat dan suplemen kesehatan dan pangan olahan harus mendapat perijinan berupa SKI (Surat Keterangan Impor) dari BPOM

o    impor tanaman dan produk hewani harus mendapat perijinan dari Pihak Karantina terkait.

Perijinan/Lartas tersebut harus diunggah ke Portal INSW (Indonesia National Single Window) oleh instansi penerbit untuk dilakukan proses cross check secara sistem dengan data PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Info lengkap tentang Lartas dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”.

Jika ada perbedaan antara data yang tertera pada BC 1.1 dengan data AWB, maka Pihak Ground Handling Airline atau Pihak Lain yang bertanggung jawab, harus mengajukan permohonan perbaikan data BC 1.1. kepada Kepala KPPBC TMP Soekarno Hatta disertai data pendukung, sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean

Pasal 25 Undang-Undang No. 10/1995 jo. Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan

o    barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

o    barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia

o    barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor

o    buku ilmu pengetahuan

o    barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan

o    barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

o    barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

o    barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya

o    persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

o    barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

o    barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan

Pasal 26 Undang-Undang No. 10/1995 jo. Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan

o    barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal

o    mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri

o    barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu

o    peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan

o    bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan

o    hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

o    barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai

o    barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum

o    barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional

o    barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri

o    barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor

Info lengkap hubungi Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC no telepon (021) 4890308 ext. 326

BAGAIMANA MEKANISME PENANGANAN IMPORTANSI MENGGUNAKAN PJT?

1.      Ketika barang anda sampai di Indonesia misalnya melalui udara maka barang anda akan ditimbun di tempat penimbunan sementara milik PJT;

2.      Kemudian PJT akan memisahkan barang-barang tersebut berdasarkan tujuan penerima barang dengan menerbitkan House Airwaybill (HAWB) dengan congsinee name sesuai tujuan penerima barang;

3.      Selanjutnya PJT membuat Pemberitahuan impor Barang Tertentu (PIBT) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk penyelesaian proses Kepabeanan;

4.      Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment);

5.      Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna :

o    menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;

o    memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :

§  Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian  termasuk  uji  klinik, pengembangan  produk,  sampel  registrasi,  bantuan/hibah/donasi, tujuan  pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme
jalur  khusus  yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;

§  Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);

§  Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;

§  Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;

§  Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

6.      Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat "Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman" di Peraturan ;

7.      Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;

8.      Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;

9.      Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;

10.  Pemberitahuan barang kiriman diajukan oleh PJT dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus);

11.  Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

12.  Apabila bea masuk dan pajak sudah dilunasi maka barang dapat dikeluarkan untuk kemudian dikirimkan kepada penerima barang;

- PJT memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK;
- Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada PJT.

BAGAIMANA FASILITAS DAN KETENTUAN PERPAJAKANNYA?

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MELAKUKAN IMPOR BARANG DARI LUAR NEGERI:

SEKEDAR INFO

Beberapa PJT lain menerapkan ketentuan yang berbeda untuk penanganan barang kiriman, contohnya :

 

Penghitungan Bea Masuk dan PDRI
*Untuk barang impor melalui PJT atau Kantor pos, harga CIF dikurangkan dengan USD $ 50 terlebih dahulu sebelum menghitung Bea Masuk dan Pajaknya.

*Untuk barang dengan harga di bawah 50 dolar gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak.

--SELESAI--